Manokwari, harianpapuanews.id – Menteri Iklim dan Lingkungan hidup Kerajaan Norwegia, Ola Elvestuen, Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Vegan Kaale, didampingi Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr Ruandha Sugerdirman dan staf melaksanakan kunjungan kerja, di Papua Barat, Kamis (14/02/2019) pukul 6.35 WIT.
Rombongan rombongan tiba di Bandara Domine Edward Osok (DEO) Sorong menggunakan Garuda Indonesia GA 685 dari Jakarta disambut Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wali Kota Sorong, Bupati Kabupaten Sorong, Bupati Sorong Selatan dan Bupati Tambrauw.
Selanjutnya rombongan menuju Swiss-Belhotel Sorong untuk membahas dan menindaklanjuti diskusi awal di Norwegia antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kerajaan Norwegia beberapa waktu lalu terkait komitmen perlindungan Hutan dan Laut.
Dominggus Mandacan mengatakan, Pemerintah Kerajaan Norwegia berkomitmen menjadikan Papua Barat provinsi berkelanjutan dan pro konservasi. Pasalnya, dukungan bantuan NICFI (Norwegia) telah berhasil melaksanakan konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati Ekowisata dan Ekonomi Kreatif (ICBE) beberapa waktu lalu.
“Ini merupakan wujud nyata dalam keseriusan pemerintah yang melahirkan empat belas kesepakatan dan komitmen menjadi babak baru pembangunan berkelanjutan ditanah papua, minimal berkomitmen mengakomodir tujuh puluhpersen luas daratan menjadi kawasan hutan lindung,” kata Dominggus.
Adapun upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pencegahan deforestasi dengan meninjau kembali proses perizinan, memperkuat penataan ruang yang lebih pro lingkungan, memperluas dan meningkatkan pengelolaan kawasan perlindungan alam baik hutan, laut dan kawasan penting bagi masyarakat adat, mendorong pengakuan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan pertumbuhan ekonomi hijau, serta pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dimana pariwisata merupakan leading sektor bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Upaya lain yang dilakukan diantaranya, mendukung pembatasan pengiriman kayu bulat ke luar daerah , dan perlindungan total ekosistem mangrove dan gambut Papua Barat, memberantas ilegal logging dan penegakan hukum, serta mencegah pencemaran lingkungan dengan pembatasan dan penghapusan kemasan dan kantong plastik.
“Meski demikian, kami mengakui masih adanya kendala yang dihadapi iantaranya jumlah penduduk sekitar 1,1 juta orang masih menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam, dan 25 persen penduduk Papua terkategori miskin berdasarkan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Papua Barat yang memiliki kekayaan alam baik tanah, hutan dan mineral yang melimpah, namun masih ada penduduk yang tergolong miskin. Ditambah lagi pembangunan infrastuktur yang belum optimal dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia,” tendas Dominggus.
Untuk itu, Dominggus, meminta dukungan dan bantuan dari Pemerintah Kerajaan Norwegia dalam mencapai target dan komitmen menindaklanjuti deklarasi Manokwari diantaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan dan inovasi, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau dan biru berbasis lahan dan lautan, penyediaan dan alih teknologi bagi penggunaan energi baru dan terbarukan di wilayah terpencil dan terisolir, guna tercipta peluang dan kesempatan nilai ekonomi bagi produk non deforestasi masyarakat.
“Saya juga mengimbau seluruh masyarakat agar dapat bersama-sama menjaga lingkungan, karena kita tidak mungkin hidup sehat di planet yang sakit, untuk itu harus saling bekerjasama menciptakan bumi yang sehat,” pungkasnya. (mel)
