Manokwari, harianpapuanews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Provinsi Papua Barat, segera menertibkan bangunan liar berupa kios dan tempat usaha di sejumlah ruas jalan protokol, pasca menerima sentilan dari Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
“Pemkab Manokwari sudah dapat sentilan dari bapak gubernur, jadi memang kita perlu tertibkan (bangunan-bangunan liar) itu,” tegas Sekertaris Daerah (Sekda) Pemkab Manokwari, Aljabar Makatita, kepada wartawan usai menghadiri rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), di Ballroom Mansinam, Swissbel Hotel, Manokwari, Senin (18/02/2019).
Pemkab Manokwari sebetulnya sudah mempunyai peraturan daerah (Perda) tentang ketertiban umum, dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) kala itu, Jamlean rutin melakukan penertiban terharap bangunan-bangunan liar tersebut.
Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk dan perputaran ekonomi di wilayah itu kian meningkat membuat bangunan berupa kios dan tempat usaha milik warga terlihat berjejeran di lahan milik pemerintah.
“Bangun-bangunan ini harus kita tertibkan kembali, karena banyak masyarakat yang mendirikin kios di atas got (saluran pembuangan air),” ungkap Makatita.
Sebelum penertiban dilakukan, Pemkab Manokwari akan mengadakan rapat koordinasi terlebih dahulu bersama instansi terkait untuk membahas teknis pelaksanaannya. Setelah itu, tim akan turun menginventarisir bangunan mana saja yang dianggap menyalahi aturan.
“Kita akan turunkan tim untuk menginventarisir dulu jalur-jalur mana saja yang perlu ditertibkan, supaya semua bisa terstruktur dengan baik,” tandas Makatita.
Menurut Makatita masyarakat yang menyeroboti atau menggunakan lahan milik pemerintah setempat sudah terlalu lama dibiarkan, sehingga dan dikhawatirkan masyarakat sudah terlanjur membangun gedung bertingkat parmanen dan lain sebagainya.
“Kami imbau kepada masyarakat kalau mau beli tanah untuk membangun sebaiknya datangi Badan Pertanahan Nasional. Tanyakan disana apakah tanah yang akan digunakan sudah terdaftar atau gimana, supaya tidak merugikan yang bersangkutan kedepan,” pesan Makatita.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sebelumnya mengaku prihatin melihat Kabupaten Manokwari lantaran sejumlah bangunan milik warga terlihat amburadul. Ironisnya, aparat pemerintah setempat terlihat diam. Bahkan gubernur sempat mempertanyakan keberadaan Satpol PP.
“Sebagai anak negeri saya prihatin. Saya mau bilang bahwa bangunan di Manokwari ini semrawut. (Bangunan) muncul sembarangan dan kita aparat diam terus. Satpol PP kamu dimana,” tanya Dominggus belum lama ini.
Sejak menjabat sebagai Bupati Manokwari sebelumnya, Dominggus mengaku, ketika melihat ada bangunan liar yang muncul sembarangan, ia langsung memerintahkan para pejabatnya untuk turun tangan memberikan terguran kepada warga yang membangun di atas lahan milik pemerintah.
“Nanti kalau tidak ditertibkan, ketika ada pelebaran jalan konsekwensinya adalah kita ganti rugi. Kalau dari awal kita sudah kasih tahu dan arahkan mereka (masyarakat) tidak mungkin terjadi seperti sekarang ini,” tegas Dominggus. (mel)