Senin, 8 Maret 2021
  • Redaksi
  • Iklan
  • Pedoman
  • Kebijan Privasi
  • Ketentuan
Harian Papua
  • HOME
  • REGIONAL
    • PAPUA BARAT
    • PAPUA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
    • SOSIAL & BUDAYA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
    • BUMN
    • BISNIS
    • KEUANGAN
    • MAKRO
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
    • SEPAKBOLA
    • ALLSPORT
  • FEATURE
    • OPINI
    • ADVERTORIAL
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • Index
  • DownloadAPK
Tidak Ditemukan
LIhat Semua Hasil
Harian Papua
Tidak Ditemukan
LIhat Semua Hasil
Index PAPUA BARAT

Pengusaha Asli Papua Berunjuk Rasa Minta Perhatan Pemerintah

12 Maret 2019 - 11:09 WIT
KATEGORI : PAPUA BARAT
Pengusaha Asli Papua Berunjuk Rasa Minta Perhatan Pemerintah
Share on FacebookShare on Twitter

Manokwari, harianpapuanews.id – Puluhan pengusahaan jasa kontruksi asli Papua berunjuk rasa, di halaman Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Barat, Selasa (12/03/2019). Aksi demonstrasi ini bertujuan meminta perhatian pemerintah khususnya BPJN Papua Barat agar melibatkan mereka dalam proses pelelangan/tender proyek pembangunan.

“Aksi demo hari ini adalah dalam rangka meminta perhatian pemerintah, khususnya Balai Pelaksanaan Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua Barat untuk memperhatikan aspirasi dan harapan-harapan dari pengusaha Papua,” kata Kordinator Aksi Unjuk Rasa, Jack Wanggai kepada wartawan. 

Apalagi Menurut Jack, dalam kurang waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir sangat minim perhatian satuan kerja bidang jalan dan jembatan, balai sumber daya air, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi horizontal dan vertikal yang berada di Papua Barat.

BACAJUGA

BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Pertamina Salurkan Bantuan Pencegahan COVID-19

BPJS Kesehatan Manokwari Beri Apresiasi Kepada Pemda

Kini Peserta Mandiri Bisa Autodebit Tanpa Rekening Bank

“Banyak pengusaha Papua dalam lima sepuluh tahun terakhir itu selalu mendapatkan paket-paket pekerjaan subkontraktor dan kadang ada yang tidak bernilai untuk memanusiakan atau membina para pengusaha Papua. Karena itu, kami akan terus melakukan aksi sampai ada perubahan kebijakan maupun level regulasi-regulasi,” tegas Jack .

Jack mengaku sudah melaksanakan pertemuan dengan para utusan dari BPJN Papua Barat. Namun, mereka tetap mengklaim ada aturan-aturan positif yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR bahwa ada sistem yang tidak dapat diganggu gugat dalam memperhatikan afirmasi atau keberpihakan kepada pengusaha Papua berdasarkan faktor Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). 

“Tapi dari aspek regulasi lain yang diterapkan melalui Kementrian PUPR, mereka tidak melihat itu karena aturannya berlaku secara nasional. Perlu ada konsultasi lintas kementrian terkait yang mengelola dana otonomi khusus, seperti Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Perekonomian, dan Kementrian PUPR,” paparnya.

Menurut Jack, untuk jangka panjang harus ada kebijakan atau perubahan terhadap beberapa regulasi dalam pakat-paket pelelangan proyek. Katakanlah ada sejumlah pakat berjumlah sekian miliar yang dalam aturan disepakati pakat-pakat lelang yang dikhususkan kepada para pengusaha Papua. Sebeb, pengusaha asli Papua tidak pernah mengikiti pelelangan paket pekerjaan fisik atau infrastruktur yang ada di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, Bali atau Pulau Jawa.

“Itu tidak ada, tapi saudara-saudara pengusaha besar yang datang dari wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, mereka bisa mengikuti paket-paket lelang proyek yang bersumber dari APBN di Tanah Papua,” jelasnya.

Para pengusaha luar itu, tambah Jack, bisa memenangkan pakat pelelangan proyek karena dijamin oleh Undang-undang yang sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan selera Pemerintah Pusat hingga menjepit pengusaha Papua. Tambah lagi para pengusaha Papua tidak bisa eksis karena aturan itu tidak ada jaminan/pasal yang mengatur tentang afirmasi.

“Menurut saya sudah saatnya pemerintah segera merubah atau merevisi beberapa regulasi yang menjadi aturan lelang, terutama pekerjaan-pekerjaan yang sumber dananya dari APBN di kementrian terkait,” tegasnya.

Kementrian Kesehatan, Kementrian Pendidikan, Kementrian Perekonomian dan Kementrian PUPR harus melalukan perubahan regulasi-regulasi yang memihak kepada pemberdayaan pengusaha Papua. 

“Jika peraturan yang diklaim oleh pemerintah melalui kementrian terkait ini tidak diubah, maka saya pikir kementrian terkait akan menyempurnakan kegagalan Negara Indonesia di Papua,” sebut Jack. (mel)

Tags: Manokwari

BeritaTerkait

BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Pertamina Salurkan Bantuan Pencegahan COVID-19

Pertamina Salurkan Bantuan Pencegahan COVID-19

BPJS Kesehatan Manokwari Beri Apresiasi Kepada Pemda

BPJS Kesehatan Manokwari Beri Apresiasi Kepada Pemda

Kini Peserta Mandiri Bisa Autodebit Tanpa Rekening Bank

Kini Peserta Mandiri Bisa Autodebit Tanpa Rekening Bank

Berita Selanjutnya
Ditresnarkoba Polda Papua Barat Tangkap Jaringan Pengedar Sabu-sabu

Ditresnarkoba Polda Papua Barat Tangkap Jaringan Pengedar Sabu-sabu

Kompolnas Dorong Profesionalitas dan Kemandirian Polda Papua Barat

Kompolnas Dorong Profesionalitas dan Kemandirian Polda Papua Barat

Berita Terbaru

  • Kegiatan Belum Berjalan, Yanengga Menduga PON Terancam Tunda
  • Songsong HUT ke 3, Persemi Allstar dan Klub Sepakbola Bersih-Bersih Kota
  • Yayasan Hermon Timika Siap Wujudkan Mimika Jadi Kota Studi
  • Tahun Ini Dispusip Mimika Tak Lakukan Pengadaan Buku
  • Babinsa Bersama Warga Kerja Bakti Bersihkan Lapangan Bola
  • Dinkes Beri Sinyal Sekolah Tatap Muka Bisa Dilakukan

    Dinkes Beri Sinyal Sekolah Tatap Muka Bisa Dilakukan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dua Pejabat Polres Mimika Dipromosi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Kontak Tembak di Mil 53, Situasi Distrik Tembagapura Kondusif

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dewan Desak Atap Gedung DPRD Harus Dirubah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Keracunan Massal, Ada Kandungan Formalin pada Makanan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Populer Ekonomi

Kantor PT. Putra Otomona Jaya Mulai Dibangun

Disnaker Mimika Sumbang Genset Untuk Masyarakat Tembagapura

Pemkab Mimika Rencana Hentikan Aktifitas Ekonomi 24 Jam

CSR Pertamina Lanjutkan Program Rumah Pintar Jayapura

Deraya Air Resmi Beroperasi di Timika

Populer Regional

Dewan Desak Atap Gedung DPRD Harus Dirubah

Galian C di Mile 32 Diminta Buka Kembali

Seluruh Penumpang KM Papua Star Ditemukan Selamat

Foto e-KTP Rusak Bisa Diganti di Kantor Disdukcapil

KM Papua Star Tenggelam di Muara Basim, 3 Orang Hilang

Populer Hukrim

Pasca Kontak Tembak TNI-Polri Vs KKB, Dandim Ingatkan Masyarakat Tidak Perlu Cemas

DPO Polres Asmat Berhasil Dibekuk di Timika

Belum Tertangkap, Ayah Pencabulan Anak Tiri Masih Sembunyi di Timika

Jok Motor Dicungkil Paksa, Uang Rp 10 Juta Raib

Polres Jayawijaya Gerebek Rumah Milik Wanita Penjual Miras

  • Redaksi
  • Iklan
  • Kebijan Privasi
  • Ketentuan
  • Pedoman
  • Index

Copyright 2019 PT. Indimatajeng Grafika Suara Papua - All right reserved

Tidak Ditemukan
LIhat Semua Hasil
  • HOME
  • REGIONAL
    • PAPUA BARAT
    • PAPUA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
    • SOSIAL & BUDAYA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
    • BUMN
    • BISNIS
    • KEUANGAN
    • MAKRO
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
    • SEPAKBOLA
    • ALLSPORT
  • FEATURE
    • OPINI
    • ADVERTORIAL
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • Index
  • Download

Copyright 2019 PT. Indimatajeng Grafika Suara Papua - All right reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
sponsored