Manokwari, harianpapuanews.id – Sejumlah relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin melakukan aksi pemalangan kantor Sekretariat Relawan Jokowi-Ma’ruf, di Jalan Sanggeng, Kabupaten Manokwari, Selasa (09/04/2019).
Relawan ini kecewa karena sebelumnya telah dilakukan pertemuan bersama Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Papua Barat, Ernes Tamalea yang disepakati dua hal yakni, rumah aspirasi dan pendanaan, serta tidak dilibat perekrutan saksi secara transparan.
Direktur Relawan TKD Provinsi Papua Barat, Talimbekas Paulus mengatakan, kemenangan Jokowi- JK pada Pemilu 2014 lalu di Papua Barat, salah satunya adalah hasil kinerja dari relawan untuk memenangkan Pilpres saat itu.
“Oleh karena itu, untuk memenangkan Jokowi Ma’ruf Amin, TKN (Tim Kapanye Nasional) merancang struktural TKN dan TKD. Salah satu direktorat adalah direktorat relawan, dan akhirnya direktorat relawan TKD Papua Barat menerima pendaftaran relawan nasional dan lokal sebanyak dua puluh dua relawan,” kata Paulus kepada wartawan, Selasa sore.
Paulus menjelaskan, yang lebih mengecewakan adalah keputusan TKD Provinsi Papua Barat tidak akan membiayai dalam bentuk apapun untuk relawan, hingga akhirnya relawan dibawa Koordinator Aliansi Relawan Jokowi pisah dari TKD.
“Saat itu juga saya selaku direktur relawan bersama-sama mereka, tapi tetap konsisten mendukung Jokowi. Hal itu dibuktikan dengan berbagai acaraTKD sampai dengan kedatangan Capres Joko Widodo di Gedung ACC Kabupaten Sorong, dimana relawan tampil digaris depan bersama-sama Jimmy Demianus Ijie memback-up massa relawan sehingga acara sukses,” jelasnya.
Menurut Paulus, peristiwa pemalangan sekretariat ini adalah bentuk kekecewaan dari relawan terhadap TKD Papua Barat yang diduga tidak menghargai relawan lainnya.
“Itu adalah hak relawan menyatakan sikap terhadap TKD Papua Barat, tapi saya imbau seluruh relawan agar tetap kawal pemenangan Jokowi demi Pancasila dan NKRI,” pesan Paulus.
Koordinator Umum Aliansi Relawan Jokowi, Papua Barat, Vinsen Kocu menjelaskan, sebanyak 12 koordinator relawan Papua Barat, dan 165 relawan Jokowi kabupaten/kota sampai saat ini tidak ada koordinasi secara jelas memasuki H+8 menuju pesta demokrasi, mulai dari Ketua TKD terkait rekrutmen saksi Capres 01 dan soal pembiayaan.
“Ini yang membuat semua relawan kecewa sehingga memalang kantor. Memang pada saat pertemuan tidak ada kesepakan estimasi berapa banyak akan diberikan. Padahal saat itu Ketua TKD mengatakan akan menyiapkan rumah singgah khusus untuk para relawan, dan akan berikan biaya akomodasi. Karena target Papua Barat harus mencapai 85 persen, jelas itu berat tanggungjawab relawan,” ungkap Vincen.
Menurut Vincen, pada dasarnya Ketua TKD Papua Barat, Ernes Tamalea mengangap relawan-relawan ini adalah garda terdepan, karena dengan adanya Pilpres lalu hasilnya maksimal.
“Saya berharap Ketua TKD Papua Barat harus cepat mengambil keputusan, mengingat waktu tinggal sebentar lagi Pemilu 17 April 2019 dan letak geografis Papua Barat tidak semua dengan mudah dapat di lalui. Semua itu butuh waktu dan akomodasi yang transparan untuk relawan yang akan bekerja,” tegas Vincen. (mel)
