Manokwari, harianpapuanews.id – Gubernur Papua Barat, Dominggus mandacan mengatakan, beberapa catatan dari hasil pembahasan pada saat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan beberapa waktu lalu antara lain, belum dipahami secara baik pembagiaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi, baik oleh OPD provinsi maupun kabupaten/ kota sehingga masih dijumpai adanya tumpang tindih usulan program dan kegiatan.
“Untuk itu sekali lagi, saya menganjurkan kepada kita semua untuk membaca dan mempelajari dengan baik Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,” kata Dominggus saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2020, di Hotel Aston Niu Manokwari, Kami, (25/04/2019).
Selain itu, pendekatan money follow program priority juga belum dapat diterpkan dengan baik oleh OPD, usulan kegiatan masih berdasarkan fungsi OPD (money follow function).
“Sehubungan dengan hal tersebut kehadiran Narasumber dari Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Bappenas dan Menteri Koordinator Kemaritiman, kiranya dapat memberikan pencerahan kepada kita semua, sehingga pemahaman kita terhadap kedua hal tersebut akan semakin baik,” sebut Dominggus.
Dominggus menitipkan pesan kepada para bupati/walikota untuk segera mulai menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasi elektronik, atau yang lebih dikenal dengan e-planing dan e-budgeting, sehingga prosses perencanaan pembangunan dan penganggaran pada tingkat pemerintahan provinsi dan juga kabupaten/kota se-Papua Barat akan semakin berkualitas, menjadi lebih evektif, efisien, akuntabel dan transparan.
“Pemerintah bertekad menerapkan secara penuh sistem elektronik untuk perencanaan dan penganggaran guna mencegah potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemanfaatan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),” tutur Dominggus.
Disamping itu, Dominggus meminta kepada para bupati/walikota untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh jajarannya dalam mendukung upaya mensinergikan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan kabupaten/kota agar dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang semakin baik.
“Melalui forum-forum ini diharapkan dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang semakin baik, dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Papua Barat,” pungkas Dominggus. (mel)
