Manokwari, harianpapuanews.id – Tim Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua Barat melaksanakan rapat koordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Barat (PB), pada Senin (01/10/2018). Rapat korordinasi ini diadakan untuk membahas dibahas beberapa hal penting salah satunya yakni kota peduli hak asasi manusia (HAM) menjadi kabupaten dan kota peduli HAM.
Tim koordinasi dari Kanwil Kemenkumham Papua Barat diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Agustinus Pardede yang beranggotakan Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Ancelina Paseru, Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum, Djunaedi, dan Kepala Sub Bidang Keamanan, Gustav A. Rumaikewi.
“Tim diterima oleh Kepala Biro Hukum yang baru, (Roberth KR Hammar) di ruang rapat Setda Provinsi Papua Barat. Koordinasi ini dilakukan terkait dengan pelantikan kepala biro hukum yang dilaksanakan pada bulan Juli yang lalu,” kata Agus melalu siaran persnya, Selasa (02/10/2018).
Menurut pria asal Kota Medan ini, usai bersilaturahmi dengan Roberth KR Hammar, tim juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat, Nathaniel Mandacan. Dalam pertemuan tersebut, dibahas beberapa hal penting antara lain.
“Ada beberapa hal penting yang kita bahas bersama yakni, kerjasama bidang penyuluhan hukum dengan materi kekayan Intelektual, RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) dan Kota Peduli HAM,” ungkap Agus.
Terkait dengan kota peduli HAM, Agus menyampaikan, Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 12 kabupaten dan satu kota dinilai oleh Pusat bahwa di Provinsi Papua Barat, hanya tiga kabupaten dan satu kota yang mempunyai kesadaran atau peduli HAM yang tinggi yakni, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Fak-fak dan Kabupaten Teluk Wondama.
Menanggapi pertemuan yang dilaksanakan usai pelaksanaan Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2018 tersebut, Nathaniel Mandacan menginstruksikan kepada Kepala Biro Hukum, Roberth KR Hammar untuk dapat bekerjasama dan berkoordinasi dengan Kanwil Kemankumham Papua Barat terkait hal-hal yang telah dibahas.
“Sinergitas yang telah dibangun selama ini diharapkan dapat terus terjalin semakin baik sehingga upaya penegakan hukum dan penghormatan HAM dapat berjalan dengan baik bahkan diharapkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Papua Barat semakin tinggi,” kata Nathaniel. (*/mel)
