Sororng, harianpapuanews.id – Institute Of Democracy & Education (IDE), Provinsi Papua Barat, menilai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum siap menjalankan tugas, pokok dan fungsinya (tupoksinya) merekap atau menghitung surat suara pasca Pemilu Serentak 2019.
Ketua Institute IDE Provinsi Papua Barat, Marcel Soselisa mengatakan, masyarakat sudah dengan baik menyalurkan hak pilihnya untuk memilih presiden, anggota legislatif kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Namun masih ada oknum-oknum KPPS yang kedepatan belum siap melaksanakan tugas-tugasnya di lapangan seperti yang terjadi di Kota Sorong.
“Perhitungan suara tingkat distrik sementara berlangsung. Yang mirisnya oknum-oknum KPPS yang direkrut untuk menjadi penyelengarah Pemilu sepertinya sangat belum siap,” kata Marcel kepada media ini melalui siaran persnya, Senin (29/04/2019).
Pleno terbuka tingkat distrik, kata Marsel, banyak mengalami kesalahan dari perekapan suara, sehingga Panitia Pemilihan Distrik (PPD) harus menghitung ulang lagi kertas suara yang sudah dicoblos.
Persoalan ini terjadi diduga karena kurangnya Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penyelengara Pemulu tingkat distrik maupun KPPS.
“Seharusnya KPPS yang dipilih adalah orang yang betul-betul sudah diseleksi, sehingga mampu bekerja dengan sistem administrasi yang baik. Ternyata petugas KPPS yang sudah diseleksi dari penyelengarah hasil kerjanya sangat tidak maksimal,” ungkapnya.
Marcel menegaskan, persoalan ini harus menjadi bahan evaluasi untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) agar petugas yang disiapkan untuk menghadapi Pemilu/Pilkada baik secara akademis dan kesehatan karena sampe saat ini banyak petugas yang sakit dan meninggal dunia.
“Saya kira persoalan yang terjadi pada Pemulu Serntak ini harus dievaluasi kembali, supaya petugas KPPS yang direkrut kedepan dapat bekerja dengan baik, dan juga menghindari petugas yang sakit dan meninggal dunia,” tutupnya. (*/mel)
