Manokwari, harianpapuanews.id – Papua Barat masih menjadi provinsi penyumbang kasus Malaria nomor tiga di Indonesia, menyusul Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, jajaran dinas kesehatan povinsi, kabupaten/kota berserta perangkatnya sampai tingkat kampung, dan juga para mitera pembangunan seperti United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) dan lain-lain telah berhasil menurunkan kasus Malaria di wilayah itu.
“Namun, kita masih harus bekerja keras karena Provinsi Papua Barat masih merupakan penyumbang kasus Malaria nomor tiga di Indonesia setelah itu Papua dan Nusa Tenggara Timur,” kata Dominggus saat membuka pertemuan advokasi dan sosialisasi eliminasi Malaria bagi kepala Distrik dan Kepala Kampung di dua kabupaten tertinggi yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, di Swiss Belhotel Manokwari, Kamis (02/05/2019).
Menurut Dominggus, untuk wilayah Papua Barat sendiri, Manokwari dan Manokwari Selatan masih menjadi kabupaten menyumbang kasus Malaria terbanyak dari 13 kabupaten/kota. Olah karena itu, masyarakat tidak boleh terlena karena nyamuk Malaria masih ada dan berpotensi untuk menularkan Malaria.
“Kita juga tidak boleh lupa untuk mencapai target eliminasi bebas Malaria, yaitu kasus Malaria dibawah satu kasus dalam setiap 1000 penduduk pada tahun 2024. Kemudian mulai tahun 2024 sampai dengan seterusnya tidak boleh terjadi penularan lokal, sehingga tahun 2027 mendatang Papua Barat dapat mencapai provinsi bebas Malaria,” tegas Dominggus
Hal ini merupakan kesepakatan bersama pada 9 Agustus 2017 silam, dimana masyarakat bersama bupati/walikota, DPR se-Papua Barat telah mendeklarasikan Program Bela Kampung (Bebas Malaria Kampung) sebagai strategi untuk menuju eliminasi Malaria Papua Barat di tahun 2027.
“Upaya penanggulangan Malaria ini memerlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di luar sektor kesehatan yang harus dijalin dengan harmonis,” sebut Dominggus.
Namun, kata Dominggus, akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tentunya tidak bisa dilakukan masyarakat dengan mudah, bila sarana transportasi kurang memadai. Ketersediaan jamban sehat dan air bersih mutlak diperlukan dalam penyediaan rumah sehat bagi masyarakat.
“Mengalirkan genangan air dan menimbun genangan air untuk pengurangi tempat nyamuk berkembang biak memerlukan kerjasama dengan masyarakat,” tutur Dominggus.
Dominggus nenjelaskan, menggerakkan masyarakat untuk melindungi diri sendiri dan lingkungannya memerlukan peran dari kepala kampung dan distrik demikian juga berbagai kebutuhan untuk kerja bakti, pengawasan minum obat, rujukan serta pengawasan oleh kader kesehatan.
“Contoh-contoh yang saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa jajaran kesehatan perlu didukung oleh sektor lainnya untuk akselerasi penanggulangan Malaria di wilayah kita. Kolaborasi lainnya juga perlu mulai dibangun, baik dengan masyarakat, pihak swasta maupun dengan mitra pembangunan. Sementara kolaborasi yang sudah ada juga perlu dibina dan diperkuat,” pungkas Dominggus. (mel)
