Manokwari, harianpapuanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat menyoroti minimnya penyerapan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2018.
Ketua Komisi B pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP-PB) John Dimara meminta Gubernur, Drs Dominggus Mandacan menghadirkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Abia Ullu dihadapan komisi yang membidangi anggaran untuk menjelaskan merosotnya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2018.
“Saya sebagai ketua komisi anggaran melalui ketua DPR-PB meminta Gubernur Papua Barat untuk menghadirkan kepala BKAD Papua Barat untuk menjelaskan penyerapan APBD 2018 yang merosot dan termbat ini,” kata John Dimara kepada awak media di ruang kerjanya, Kamis (13/9)
Dimara menerangkan, sekarang ini sudah masuk triwulan tiga namun penyerapan anggaran sangat minim. Hal ini juga berpengaruh pada program pemerintah yang sudah dianggarkan tetapi tidak terlaksana.
Menurutnya, persoalan ini akan berdampak pada pembangunan daerah yang tidak tercapai, masyarakat dan akan bertanya kenapa dua tahun terakhir ini pembangunan sangat menurun dan wujud program pmerintahan tidak nampak.
“Masyarakat bertanya-tanya, kenapa sampai akhir tahun ini pembangunan di Papua Barat tidak terlihat. Sementara APBD induk sudah ditetapkan oleh DPR-PB pada awal tahun 2018,” tegas Dimara
Persoalan ini, kata Dimara, harus menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat, (Dominggus Mandacan–Mohammad Lakotani) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap tidak mampu menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.
“Supaya pimpinan OPD dapat membantu gubernur dengan meningkatkan kinerja mereka, mempercepat pelelangan kegiatan yang sudah diprogramkan dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) APBD Papua Barat Tahun Anggaran 2018,” ungkapnya.
Dimara meminta, seluruh pimpinan OPD di lingkungan Pemrov Papua Barat agar segera melaksanakan program yang dituangkan dalam DPA masing-masing, agar pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat Papua Barat yang sudah selama menunggu.
“Saat kami turun lapangan melakukan pengawasan terhadap program pemerintah, banyak keluahan yang disampaikan masyarakat. Bahkan kami melihat tidak ada pembangunan yang sudah dianggaran dalam APBD 2018. Padahal semua itu sudah dianggarkan,” beber Politisi asli Partai Hanura itu. (mel)
