Manokwari, Harianpauanews.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat, mengadakan workshop pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/dareah, di Auditorium BPK Papua Barat, Jumat (05/10/2018). Acara ini juga dihadiri dari perwakilan media-media yang bertugas di wilayah Papua Barat, baik cetak, elektronik maupun media online.
Penbicara dalam workshop ini adalah Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Paula Henry Simatupang, didampingi Kepala Sub Auditorat Papua Barat, I Suhardi yang sekaligus bertindak sebagai moderator, dan Kepala Sub Bidang Humas dan TU, Yonice Kambu.
“Acara ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut terkait Laporan Hasil Pemeriksaan, khususnya kegiatan BPK Papua Barat pada semerter I Tahun 2018,” kata Henry.
Menurut Henry, adapun kegiatan yang sudah dilakukan oleh jajarannya sampai dengan semester I Tahun 2018, yaitu meliputi Pemeriksaan atas Laporan Keungan Pemerintah Daerah Tahun Angaran 2017, Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2017, Laporan atas Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Keuangan Negara/Daerah Semester I Tahun Anggaran 2018 dan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK per semester I Tahun 2018.
Henry menyampaikan bahwa pada pemeriksaan laporan keuangan Tahun Anggaran 2017 dari 14 entitas pemeriksaan terdapat sembilan entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan lima entitas menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
“Untuk itu, kita harus mendorong entitas agar terus berusaha menciptakan pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Lebih lanjut Henry menjekaskan, bahwa semester II ini jajarannya sedang melaksanakan pemeriksaan kinerja terhadap pengelolaan dana desa, pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pengelolaan dana pendidikan. Diharapkan melalui kegiatan media workshop ini nantinya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerja sama yang saling mendukung antara BPK Papua Barat dan media massa di wilayah itu.
“Tujuannya agar dalam menyerbarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik serta menjadi alat komunikasi kepada media dan masyarakat, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui sampai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah,” pungkasnya. (mel)
