Manokwari, harianpapuanews.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat, Otto Parorongan mengatakan, pemerintah setempat setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah sakit rujukan Provinsi Papua Barat, sehingga proyak ini diharapkan bisa rampung pada 2020 mendatang.
“Yang jelas setiap tahunnya pemerintah menyediakan dana penyelesaian proyek pembangunan rumah sakit rujukan ini dan kita harapkan pembangunannya bisa rampung sesuai tergat,” kata Otto kepada wartawan, Selasa (04/09/2019).
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, katanya, telah berkomitmen agar rumah sakit ini bisa dioperasikan pada 2020. Namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, termasuk peralatan kesehatannya.
“Progres pembangunannya sudah diatas lima puluh persen, tetapi masih banyak yang belum dikerjakan. Belum termasuk alat-alat kesehatannya,” tegas Otto.
Proyek pembangunan rumah sakit rujukan ini telah menelan ratusan miliar rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat, sehingga beberapa anggota legislatif setempat berkeinginan mendorong proyek tersebut masuk dalam paket multi years agar estimasi pembangunanya bisa tercapai dalam beberapa tahun anggaran kedepan.
“Pada prinsipnya kita siap kalau ada kerinduan seperti begitu dan makin cepat makin baik,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRP Papua Barat, Ranley Mansawan menegaskan, pembangunan rumah sakit rujukan Papua Barat adalah program skala perioritas pemerintah setempat. Pasalnya, sudah belasan tahun provinsi tersebut berdiri, tetapi belum punya rumah sakit rujukan yang diandalkan.
“Saya kira ini merupakan perhatian kita bersama. Jadi, kalau persoalannya terkendala pada proses pelelangan, maka itu harus dipercepat supaya pembangunan berkelanjutannya bisa berjalan dengan benar,” ujarnya.
Menurut Ranley, jika proses pelelangan proyek ini molor, selanjutnya pembangunannya tidak berjalan, maka anggaran yang sudah dimasukan dalam APBD Papua Barat tahun ini bisa dikembalikan ke kas daerah dan itu sangat disayangkan.
“Rumah sakit rujukan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dengan demikian, apapun alasannya kita harus dorong pememrintah agar proyek dikerjakan sampai tuntas,” ujar Ranley.
Ranley menerangkan, adapun anggaran yang dikeluarkan melalui APBD Papua Barat dari tahun ke tahun sudah mencapai miliaran rupiah yang dimulai dari proses pembebasan lahan, pemetahan dan pembangunannya.
“Kita minta agar Kepala Dinas Kesehatan (Otto Parorrongan) secepatnya menyelesaikan proses pelelangan tahun anggaran ini agar supaya pembangunannya bisa berjalan sesuai harapan kita bersama,” ujarnya. (mel)
