Manokwari, harianpapuanews.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat, Otto Parorrongan mengatakan, penderita kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) di wilayah tersebut sepanjang 1999 hingga 2018 memcapai 7.200 kasus. Kabupaten Manokwari dan Sorong masuk urutan pertama penderita kasus HIV/AIDS.
“Penderita penyakit HIV dan AIDS di Kabupaten Manokwari dan Sorong cukup banyak, sisanya menyebar di beberapa kabupaten/kota,” kata Otto kepada wartawan di Kantor DPRP Papua Barat, Senin (03/09/2018).
Dinkes Papua Barat bersama Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga sosial lainnya sangat berpetan aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat guna mengenai penyakit mematikan ini.
“Selain itu, media massa juga sangat membantu pemerintah dalam menyebar luaskan informasi tentang panyakit endemis tersebut,” ungkap Otto.
Pemprov Papua Barat setiap tahunnya mengalokasikan anggaran kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk mencegah penyaluran penyakit tersebut. Namun Otto sendiri tidak menjelaskan secara rinci besaran dimaksud.
“Saya kira pemerintah tetap memberikan dukungan anggaran untuk penanganan kasus HIV/AID. Tapi nominalnya tidak sampai ratusan juta,” jelasnya.
Selain itu, ada pula LSM Perkumpulan Terbatas Peduli Sehat (PtPS), Global Fund dan Unicef yang selalu konsisten melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat yang terjangkit penyakit HIV/AID.
“Kita sudah banyak melaksanakan kegiatan sosialisai, Tapi kendala yang dialami adalah penderita ODHA belum terbuka untuk mendapatkan pendampingan,” terangnya.
Meningkatnya angka tersebut, membuat Dinkes Papua Barat telah memerintahkan jajarannya di seluruh kabupaten/kota agar intens memberikan pemahaman kepada masyarakat selaku populasi kunci agar tidak bergota ganti pasangan saat melakukan hubungan seks.
“Kalau penularan penyakit penyakit ini untuk sementara masih melalui hubungan seks yang beresiko, karena (populasi kunci) tidak mau memakai payung (Kondom) ketika mereka mau berhubungan seks,” tuturnya.
Padahal, kata Otto, Dinkes Papua Barat telah menginstuksikan jajarannya di seluruh kabupaten/kota agar menyediakan alat kontrasepsi Kodom gratis di setiap lokaliasai. Tujuannya agar setiap pengunjung yang ingin hubungan seks wajib menggunakannya.
“Penyebaran Kondom itu hanya pada tempat-tempat tertentu seperti lokalisasi dan setiap penggunjungnya harus pakai. Kita tidak bisa masukan Komdom itu di lingkungan warga, tapi kalau ada permintaan individu kita berikan secara gratis,” tegasnya. (mel)
