Timika, harianpapuanews.id – Paca konflik antar kelompok warga Distrik Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua, kondisi pendidikan di wilayah ini sangat memprihatinkan.
Anggota Komisi B pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Den Hagabal menyebut, konflik antar warga yang terjadi di distrik/kecematan tersebut membuat aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), SD, SMP, SMK, dan sekolah perguruan tinggi tidak berjalan normal.
Walaupun ada salah satu sekolah SMP yang aktif namun hanya sebagian murid saja, ditambah lagi gedung sekolahnya yang hancur berantakan memyebabkan guru-gurunya tidak berada ditempat.
“Kegiatan sekolah tidak berjalan maksimal di daerah itu karena yang sekolah hanya kelas satu dan dua. Itupun belajarnya di tenda-tenda,” kata Den Hagabal usai melaksanakan kunjungan kerja, di Distrik Kwamki Narama Kamis (15/11/2018).
Akibat konflik, sebut Hagabal, warga kubu tengah mendirikan tenda darurat untuk TK dan SD setelah mendapat dukungan dari aparat kepolisian. Namun tenda yang didirikan pendek sehingga disiang hari sangat panas. Warga setempat bahkan sedang membangun tempat secara swadaya untuk tempat belajar anak-anak TK dan SD.
“Kami minta Dinas Pendidikan fokus pada permasalahan di Kwamki Narama pada tahun anggaran 2019. Kalau tidak, maka sampai kapan pun pendidikan di distrik tersebut tidak akan berjalan normal,” ungkapnya.
Anggota Komisi C pada DPRD Mimika, Yulius Kum megaku kesal dengan pernyataan Kepala Dinas Pendidikan yang mengatakan akan menutup sekolah darurat yang dibangun warga. Akibatnya sudah hampir dua minggu ini anak-anak di wilayah konfik tersebut tidak mengenyam pendidikan dengan baik.
“Sebagai seorang kepala dinas, mestinya tidak mengatakan hal tersebut. Tapi bagaimana mencari solusi menyelesaikan kondisi pendidikan yang terjadi di Kwamki Narama. Lebih bagus ibu (kepala dinas) ini diganti supaya pendidikan di Timika jadi lebih bagus,” ungkapnya.
Kris Magai warga setempat mendesak Bupati Mimika segera menggantikan Kepala Dinas Pendidikan lantaran telah melarang warga membangun tenda darutat untuk sekolah sementara.
“Atas nama masyarakat Kwamki Narama kami kinta ibu kepala dinas ini dipindahkan,” tegasnya.
Berdasarkan pengamatan akan media ini di lapangan, terlihat jelas pendidikan tidak berjalan sebagaimana mestinya di distrik tersebut. Salah satu faktor yang menjadi penyebab aktivitas pendidikan tidak berjalan normal lantaran banyak gedung sekolah yang hancur dan membutuhkan perbaikan.
Adapun sembilan sekolah yang aktivitas KBM-Nya tidak berjalan normal yakni SD Inpres Kwamki Lama TK Penuai II, SD, dan SMP Kampung Bintang Lima. Di Kampung Olaroa juga terdapat SD, SMP Negeri 9, dan satu Puskesmas Pembantu. Selanjutnya Kampung Amole, terdapat satu TK dan STT Wartel Pos, Kampus 5 dan Kampung Lamopi terdapat SD Inpres Kwamki Lama dan TK Penuai I.
Kondisi sekolah yang tidak layak ditempati diduga menjadi penyebab utama anak-anak Kwamki Narama tidak mengenyam pendidikan secara benar. Kalaupun ada, mereka harus keluar dari distrik yang dikenal sebagai zona merah itu. (reg)
