Timika, harianpapuanews.id- Pembangunan bandara baru Mozes Kilangin ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020. Namun, penyelesaiannya sangat berganung pada kemampuan finansial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua.
Konsultan Pembangunan Terminal dan Parkiran Bandara Mozes Kilangin, Maraden Hutajulu mengatakan, pembangunan terminal sudah 100 persen berfungsi dan semua fasilitas yang digunakan membutuhkan anggaran Rp160 miliar. Ditambah anggaran untuk fasilitas parkir sekitar Rp23 milir, sehingga total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp180 Miliar
“Di terminal kedatangan akan disediakan tiga unit gerbarata yang menghubungkan atau untuk masuknya penumpang ke dalam pesawat,” kata Maraden saat melakukan pertemuan dengan Komisi C DPRD Mimika usai meninjau pembangunan bandara tersebut ,” Jumat (16/11/2018)
Maraden mengungkapkan, diperlukan akses-akses penunjang pada terminal, mulai dari parkiran dan yang lainnya. Dan untuk terminalnya sendiri strukturnya kolom, balok, dan penutup atap. Serta pekerjaan finishing, seperti keramik, garbarata, elevator, dan lainnya.
“Untuk parkiran sendiri terdiri dari berbagai tempat, mulai parkiran motor, mobil, dan bus. Desain parkiran nanti, termasuk pada parkiran VIP,” tuturnya.
Anggota Komisi C DPRD Mimika, H Muhammad Asri Anjang, mengatakan, legislatif bertugas untuk menyetujui anggaran yang diusulkan. Olehnya itu, DPRD Mimika siap mengawal dan mendukung apa yang diusulkan oleh Dinas Perhubungan setempat
“Pada intinya kami sudah mengetahui jumlah besaran anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian pembangunan bandara sendiri. Apabila butuh bantuan kami siap bertemu dengan Pemerintah Pusat untuk membahas penyelesaian bandara ini,” terangnya
Anggota Komisi C DPRD Mimika, Thadius Kwalik mengaku pesimis pembangunan bandara baru ini bisa diselesaikan sebelum pelaksanaan PON 2020. Pasalnya, Pemkab Mimika sedang mengalami defisit anggaran.
“Untuk menganggarkan ratusan miliar tersebut, tentau akan menghabiskan dana APBD Pemkab Mimika. Olehnya itu, kami harap ada upaya lain yang bisa dilakukan, misalnya minta bantuan kepada provinsi atau pusat,” tendasnya.
Anggota DPRD Mimika, Yohanis Wantik mengungkapkan, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang harus mendapatkan prioritas utama pada tahun anggaran 2019, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pariwisata.
“Tiga OPD tersebut sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar. Jadi, perlu ada solusi untuk mencari kekurangan tambahan sehingga bisa menyukseskan pelaksanaan PON 2020 nanti,” ujarnya
Sementara Plt Kepala Dinas Perhubungan Mimika, Yan Slamet Purba mengatakan, untuk meminta bantuan dana kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Perhubungan tidak mungkin terealisasi, karena pemerintah pusat juga tengah membangun terminal baru di lokasi yang sama.
“Kemungkinan untuk minta bantuan ke pusat sudah tidak bisa. Karena mereka juga membangun terminal yang sama dengan menggunakan APBN,” bebernya. (reg)
