Manokwari, harianpapuanews.id – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan (LPDP Kemenkeu) Republik Indonesia bahas program penerimaan beasiswa afirmasi untuk magister dan doktoral pada perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, di Mansinam Beach Hotel, Jumat (23/11/2018).
“Pertemuan tersebut bisa terselenggara setelah kami melakukan koordinasi dengan Kemenkeu terkait beasiswa afirmasi pendidikan bagi anak-anak Papua yang akan mengikuti program S2 serta program S3,” kata Ketua MRP Papua Barat, Maxsi Nelson Ahoren kepada wartawan.
Program beasiswa afirmasi ini, sebut Maxsi, penting untuk dibahas karena sejak diterapkan pada tahun 2013 silam banyak putra-putri Papua tidak terlibat didalamnya. Padahal program ini jelas menyebutkan bahwa putra-putri Papua harus ikut didalamnya.
“Oleh karena itu, kami telah memberikan saran kepada Kemenkeu agar dalam penerimaan program beasiswa afirmasi tahun ini harus melalui satu pintu yakni MRP sehingga bisa mengakomodir semua (putra-putri asli Papua) yang ada di tiga belas kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurut Maxsi, penerimaan program beasiswa afirmasi tersebut dilakukan atas dasar rekomendasi MRP Papua Barat, sehingga semua putra-putri asli Papua yang ada di semua kabupaten/kota bisa terakomodir dengan baik.
“Saya percaya bahwa dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, teman-teman MRP akan kembali ke kabupaten masing-masing dan menyampaikan kepada masyarakatnya untuk mengikuti program ini,” tegasnya.
Maxsi mengaku belum mengetahu persis berapa kuota yang akan diterima dalam program tersebut. Namun apabila permintaannya dalam jumlah banyak, maka setiap kabupaten/kota tentu memiliki keterwakilannya. Namun, semua itu harus melalui proses seleksi sesuai dengan ketantuan yang berlaku.
“Yang jelas mereka yang ikut dalam program ini bukan merupakan anak pejabat dan juga bukan anak anggota MPR. Kita lebih mengutamakan proses seleksi berdasarkan standar IPK yang sudah ditentukan. Kami juga tidak sembarang mengeluarkan rekomendasi, tapi kami melihat orang-orang yang punya kemampuan, sehingga kelak mereka kembali bisa membangun daerah ini,” tendas Maxsi.
Analis Perencanaan LPDP Kemenkeu RI Muhammad Try Susanto Gaus mengatakan, sejak tahun 2013 pihaknya sudah mempunyai program afirmatif. Namun pada 2016 antusias pesrta yang mengikuti program tersebut khususnya wilayah Papua dan Papua Barat sangat minim.
“Kami kemudian membuat program Beasiswa Indonesia Timur khusus untuk wilayah Papua. Alokasinya dibagi dua Papua tiga puluh dan Papua Barat tiga pulu. Sayangnya pesrtanya sangat sedikit dan tidak sesuai dengan kuota yang kami harapkan,” sebut Susanto.
Untuk mendorong agar peserta yang mengikuti program ini bisa memenuhi kuota yang ditentukan, maka LPDP Kemenkeu melibatkan MRP Papua Barat agar program informasi ini bisa disampaikan secara luas kepada seluruh masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Kami berharap dengan adanya pertemuan ini, teman-teman MRP bisa menyampaikan informasi ini kedapa masyarakat orang asli Papua dan Papua Barat. Apabila ada yang lolos seleksi, maka semua biaya akan kita tanggulangi,” tutur Susanto. (mel)
