Manokwari, harianpapuanews.id – Pemerintah Provinsi (Pemrov) Papua Barat saat ini tengah mempersiapkan diri menyapkan sumber saya manusia (SDM) untuk mengelola stasiun kereta apa di wilayah itu.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat, Agustinus Kadakolo mengatakan, pemerintah setempat mempunyai salah satu program kerja di bidang pengembangan kereta api. Namun sebelum kereta api tersebut beroperasi, pemerintah haruas menyiapkan SDM-Nya agar pengelolaannya bisa berjalan maksimal.
“Sebelum kereta api tersebut ada di sini (Papua), kita mulai melakukan bimtek (bimbingan teknis) dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan sumber saya manusia aparatur pengelolanya yang memahami tentang perkerata apian itu,” kata Agustinus kepada wartawan, Rabu (19/09/2018).
Beberapa waktu yang lalu Perhubungan Papua Barat telah mengutus beberapa pegawainya untuk mengikuti Bimtek di Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia Kota Bandung, Jawa Barat. Tujuannya untuk mempelajari bagaimana sistem pengoperasian kereta api tersebut.
“Tapi kita harus membuat rekomendasi kepada kepala-kepala daerah kabupaten/kota untuk mendukung dan menunjang adanya kereta api di daerahnya masing-masing,” jelasnya.
Untuk mendatangkan kereta api tersebut, kata Agustinus, semuanya sangat berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan, mulai dari pembangunan stasiun/terminal, rel kereta apinya yang akan melintas setiap kabupaten, dan juga ada kaitanya dengan hak ulayat tanah dan sebagainya.
“Pembangunan kereta api ini sudah direncanakan beberapa puluh tahun silam, sehingga jangan ada lagi perencanaan yang dibuat-buat oleh pemerintah kota maupun kabupaten, supaya rencana ini bisa berjalan lancar dan kereta api itu bisa hadiri di Papua,” ujarnya.
Menurut Agustinus, rencana pembangunan kerata api ini yang pasti akan direalisasikan. Namun pembangunannya harus dilaksanakan secara bertahap, mulai dari persiapan SDM, pembangunan lintas kabupaten dan seterusnya sehingga prosesnya masih panjang.
“Makanya kita harus melaksanakan koordinasi dengan semua kabupaten/kota yang ada untuk menentukan dari mana pembangunan kereta api itu dimulai. Jadi, semua tergantung dukungan masing-masing kabupaten. Kalau itu sudah disepakati, baru kita mulai dengan pekerjaannya,” pungkasnya. (mel)
