Manokwari, harianpapuanews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat (DPRP-PB) menolak kebijakan Pemerintah Pusat yang mengharuskan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 dengan sistem online atau computer assisted test (CAT).
Ketua Komisi B pada DPRP Papua Barat, Jhon Dimara menegaskan, setuju dengan aksi unjuk rasa kalangan mahasiswa yang menolak penerimaan CPNS 2018 dengan menggunakan sistem online. Pasalnya, itu sangat merugikan masyarakat asli Papua yang belum familier menguasi teknologi.
“Saya setuju dengan asksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan menolak tes CPNS menggunakan sistem online,” tegas Jhon kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (19/09/2018).
Alasan Jhon menolak tes CPNS menggunakan sistem online lantaran masih banyak orang asli Papua yang sumber saya manusianya belum siap untuk menguasi telnologi dibandungkan dengan pencari kerja lainnya daerah lain di Indonesia. Dengan demikian, Pemerintah Pusat harus mempertimbangkan persoalan tersebut dengan pemperhatikan masyarakat Papua.
“Mungkin saja saudara-saudara kita (orang Asli Papua) belum siap untuk bertarung melalui tes online. Jadi, kebijakan ini harus dievaluasi kembali supaya tidak menuai masalah,” ungkap Jhon.
Terlepas dari persoalan tersebut, Jhon justru menyalahkan pemerintah daerah setempat yang dinilai tidak pernah memberikan ruang bagi orang asli Papua untuk mengikuti pelatihan atau kursus tentang penggunaan informasi teknologi.
Menurutnya, sebetulnya pemerintah sudah melihat kekurangan-kekurangan orang asli Papua. Akan tetapi mereka sengaja tidak mempersiapkan masyarakatnya secara dini untuk ikut tes CPNS setiap tahunnya menggunakan sistem online.
“Jadi berbasarkan pengalaman ini, pemerintah daerah sudah harus menyiapkan, ruang-ruang yang digunakan untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat kita agar ketika ada penerimaan tes CPNS seperti ini mereka sudah mampu menguasai ilmu teknologi,” sarannya.
Sebelumnya puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Solidaritas Peduli Kesejahteraan Rakyat (FSPKR) melaksanakan asksi demonstrasi menolak penerimaan CPNS 2018 dengan sistem online di Kantor Gubernur Papua Barat, Kelurahan Arfai, Kabupaten Manokwari, Senin (17/9).
Massa bahkan mendesak Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan untuk menolak menolak tes online itu agar memberikan kesempatan terbuka kepada orang asli Papua diatas tanahnya sendiri. (mel)
