Manokwari, harianpapuanews.id – Struktur perekonomian Provinsi Papua Barat ditopang oleh tiga sektor utama yaitu, sektor industri pengolahan yang berhubungan erat dengan sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat, pada Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Papua Barat, Drs. Mohammad A. Tawakal menjelaskan, Papua Barat yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua, resmi menjadi provinsi yang mandiri sejak tanggal 4 Oktober 1999.
Papua Barat yang langsung berbatasan dengan Samudera Pasifik, memiliki luas wilayah mencapai 129.093 ribu km2 dan terbagi menjadi 12 kabupaten dan 1 kota dengan Kabupaten Manokwari sebagai jantung pemerintahan.
“Sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan jumlah penduduk di Papua Barat berada pada angka 762,25 ribu jiwa dimana hingga akhir tahun 2018 diperkirakan meningkat menjadi 937 ribu jiwa. Kota Sorong tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar dan kemudian diikuti oleh Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong,” kata Mohammad pada pertemuan tahunan Bank Indonesia, di Aston Niu Manokwari, Jumat (07/12/2018).
Menurut Mohammad, struktur perekonomian Papua Barat ditopang oleh tiga sektor utama yaki sektor industri pengolahan yang berhubungan erat dengan sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi.
“Sejak tahun 2010, Papua Barat mengalami perkembangan pesat dalam pembangunan infrastruktur fisik untuk menunjang kegiatan ekonomi yang pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah ini,” tandasnya.
Perekonomian Papua Barat terbilang cukup menjanjikan terlebih dengan sumber daya alam yang melimpah berupa gas alam cair/Liquefied Natural Gas (LNG) yang dikelola perusahaan raksasa BP (British Petroleum) sejak Juni 2009 di Kabupaten Teluk Bintuni. Keberadaan LNG Tangguh langsung berdampak signifikan terhadap perekonomian Papua Barat yang pada tahun 2010 tumbuh sangat tinggi, yaitu sebesar 46,56 persen.
“Bahkan sektor migas menguasai lebih dari separuh pangsa PDRB selama tujuh tahun terakhir. Trend kecenderungan pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat dapat diperkirakan dari pergerakan laju pertumbuhan migas,” jelas Mohammad.
Pada triwulan III 2018, perekonomian Papua Barat tumbuh sebesar 6,89 persen (yoy) atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 12,83 persen (yoy). Perlambatan kinerja ekonomi tersebut disebabkan karena melambatnya sektor industry pengolahan, pertambangan, konstruksi dan pertanian. Inflasi Papua Barat tercatat mengalami sedikit peningkatan sampai dengan November 2018. Secara tahunan, Papua Barat mengalami inflasi sebesar 5,19 persen (yoy).
“Angka tersebut diatas target inflasi nasional tahun 2018 sebesar 3,5 persen (±1 persen). Peningkatan inflasi ini terutama disebabkan karena meningkatnya tekanan pada kelompok volatile food yang didominasi oleh komoditas bahan makanan,” ujar Mohammad.
Menurut Mohammad, pertumbuhan ekonomi Papua Barat sampai dengan triwulan III 2018 mengalami pertumbuhan signifikan dikarenakan harga migas yang cenderung mengalami kenaikan. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi bahwa perekonomian Papua Barat memiliki kerentanan terhadap guncangan eksternal terutama pada sektor migas.
Per Maret 2018, jumlah penduduk miskin di Papua Barat mencapai 214,47 ribu jiwa atau 23,01 persen dari total jumlah penduduk. Peranan komoditas makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan.
“Selain itu, gini ratio Papua Barat yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran per kapita tercatat sebesar 0,394 pada bulan Maret 2018, sedikit lebih tinggi dibandingkan angka gini ratio nasional yang sebesar 0,389, namun Papua Barat berada pada posisi 10 besar nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak,” pesan Mohammad. (mel)
