Manokwari, harianpapuanews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat mengajak seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) bekerja sama mengembangkan sektor pariwisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu.
Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Papua Barat, Drs. Mohammad A. Tawakal mengatakan, sebagaimana asumsi makro yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia, perekonomian Papua Barat pada tahun 2018 diperkirakan tumbuh pesat yang didorong oleh akselerasi kinerja sektor migas khususnya LNG di tahun ini.
Namun, karena pertumbuhan yang sangat signifikan tersebut, pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 diperkirakan tidak lebih tinggi dari tahun 2018 seiring kinerja migas yang telah optimal.
“Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama untuk mengembangkan sektor di luar migas yang potensial agar tidak selamanya bergantung kepada sektor migas tersebut,” kata Tawakal dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, di Aston Niu Manokwari, Jumat (07/12/2018).
Pemrov Papua Barat meyakini pariwisata di wilayah itu potensial dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak spot-spot atau titik yang pemanfaatanya belum optimal. Padahal pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif merupakan bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan.
“Bahkan menjadi pembahasan serius dalam International Conference on Bioversity, Ecotourism and Creative Economy yang digagas Pemerintah Provinsi Papua Barat,” jelas Tawakal.
Lebih dari itu, lanjut Tawakal, optimalisasi pemanfaatkan sumber daya alam melalui jasa pariwisata, merupakan solusi untuk menurunkan kemiskinan di Papua Barat. Dalam skala nasional, upaya optimalisasi pariwisata juga dapat memperkuat negara melalui peningkatan cadangan devisa mengingat industri pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar ke dua untuk Indonesia pada tahun 2017.
“Kita pemerintah daerah, lembaga negara, pelaku usaha, akademisi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) harus bekerjasama menggarap pariwisata Papua Barat, bukan hanya Raja Ampat, tetapi juga Pegunungan Arfak, Kaimana, Taman Nasional Teluk Cenderawasih,” tandasnya.
Sejak diresmikannya BI Perwakilan Papua Barat pada tahun 2014 silam, sebut Tawakal, pemerintah setempat mendapat tambahan strategic partner dalam pelaksanaan tugas. BI terlibat dalam beberapa kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, antara lain membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sebagai lembaga yang memperoleh amanat Undang-undang untuk menjaga kestabilan nilai rupiah.
“Bank Indonesia selalu berkolaborasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk menjaga pergerakan harga berbagai komoditas. Tidak hanya di level pedagang, TPID juga bergerak untuk mengawal distribusi komoditas dan ketersediaan pasokan,” jelasnya.
Tawakal menerangkan, inisiasi BI Papua Barat yang bekerjasama dengan OPD tingkat kabupaten untuk membentuk klaster ketahanan pangan meningkatkan motivasi pemerintah untuk menjadikan Papua Barat sebagai provinsi yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
Permrov Papua Barat juga cukup bangga dengan inisiasi BI untuk mengembangkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan wanita. Produk ‘Keripik Sukun Persatuan Wanita Gereja Efata Manggoapi’ telah dipasarkan melalui berbagai pameran seperti Karya Kreatif Indonesia (KKI), di Jakarta dan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Balikpapan.
“Bahkan produk sukun tersebut dipercaya menjadi makanan ringan pertemuan tahunan bank indonesia 2017 silam di Jakarta yang dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, bapak Joko Widodo,” ungkapnya.
Pemrov Papua Barat, katanya, memberikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Donny Heatubun bersama jajarannya atas dukungan dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan laju inflasi.
“Berkat peran Bank Indonesia melalui tim pengendalian inflasi daerah , maka inflasi Papua Barat tahun 2017 ada pada angka 1,44 pesen tahun ke tahun (year on year),” sebut Tawakal.
Tawakal menambahkan, walaupun inflasi pada tahun 2018 ini sedikit meningkat sebagaimana asumsi makro yang telah disampaikan oleh BI, semoga pada tahun 2019 mendatang dapat mencapai target inflasi yang rendah dan stabil.
“Oleh sebab itu, dalam waktu dekat kami juga mengharapkan kerjasama Bank Indonesia, serta teman-teman TPID di seluruh kabupaten/kota untuk dapat menyusun rencana kerja dan roadmapnya untuk tahun 2019-2021,” pungkasnya. (mel)
