Manokwari, harianpapuanews.id – Ground breaking atau pelatakan batu pertama proyek perkeretaapian Provinsi Papua Barat akan dumulai pada tahun 2019.
Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Agustinus Kadakolo di Manokwari menerangkan, pada tahap pertama pembangunan jalur kereta api itu akan dilakukan sekitar 100 kilometer dari Kota Sorong.
“Studi Amdal (Analisa mengenai dampak lingkungan) sudah ada. Sekarang tinggal tunggu rekomendasi dari dua kabupaten yakni Teluk Bintuni dan Maybrat saja,” jelas Agustinus kepada wartawan, Selasa (11/12/2018).
Agustinus mengungkapkan, kedepan jalur kereta api di Papua Barat akan menghubungkan seluruh kabupaten, kecuali Kabupaten Raja Ampat karena daerah kepulauan. Rekomendasi kabupaten/kota menjadi salah satu syarat dalam pembangunannya.
Rekomendasinya secara umum berisi dukungan pemerintah kabupaten/kota atas pelaksanaan proyek ini, sekaligus siap berpartisipasi melaksanakan apa yang menjadi kewenangan masing-masing.
“Kami sedang tunggu. Kalau sudah ada kami segera sampaikan kepada bapak gubernur, dan bapak gubernur akan menyerahkan kepada Kementerian Perhubungan. Jika 2018 seluruh daerah sudah serahkan rekomendasi berarti tahun 2019 ground breakingnya bisa kita laksanakan,” bebernya.
Pembangunan awal proyek perkeretaapian apian ini, kata Agustinus, akan dilaksanakan menggunakan anggaran pemerintah provinsi. Selanjutanya, pelaksanaan proyek tersebut akan teruskan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jendral Perkeretaapian.
“Kami harap program ini bisa berjalan lancar, sehingga kita mempunyai moda transportasi baru untuk mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Agustinus menyebutkan, program perkeretaapian di wilayah Sulawesi sudah dimulai sejak tahun 2017. Layaknya di wilayah Sulawesi, jalur rel kereta api yang akan dibangun di Papua Barat akan menghubungkan tempat-tempat strategis.
“Jalur rel akan terintegrasi dengan pelabuhan. Supaya dapat mempermudah arus distribusi barang serta mobilitas penumpang,” kata Agus.
Di wilayah Sorong, Agustinus menambahkan, program perkeretaapian dilaksanakan untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. (mel)
