Manokwari, harianpapuanews.id – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat, Donny H. Heatubun menjelaskan, ekspor Luar Negeri diperkirakan menjadi pendorong ekonomi Papua Barat setelah pada tahun 2017 tumbuh negatif. Peningkatan ekspor Luar Negeri merupakan pengaruh dari konsistensi produksi komoditas ekspor utama Papua Barat yang ditunjukkan dengan solidnya kinerja Lapangan Usaha utama Papua Barat.
“Normalisasi produksi komoditas LNG pasca maintenance di tahun 2017 mampu mendorong kinerja lapangan usaha industri pengolahan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekspor dari triwulan I hingga triwulan III 2018,” kata Donny, Jumat (14/12/2018).
Menurut Donny, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Papua Barat agar terus meningkat, ke depan perlu kiranya adanya reformasi struktural antara lain, meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertanian serta membangun industri pengolahannya sehingga memberikan nilai tambah yang tinggi serta dapat menyerap banyak tenaga kerja yang ada.
Pengembangan potensi pariwisata di Provinsi Papua Barat yang dikenal memiliki keindahan alam yang luar biasa, sehingga dapat mendatangkan devisa dan mendorong industri kreatif bagi masyarakat. Pembangunan dan penguatan infrastruktur dasar (energi, transportasi, dan komunikasi) sehingga dalam jangka menengah panjang akan memberi nilai tambah kepada perekonomian yang semakin besar.
“Sementara itu, tekanan inflasi di Papua Barat kami perkirakan berada pada kisaran 5,3 – 5,7 persen (yoy), meningkat dibandingkan inflasi tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,44 persen (yoy),” jelas Donny.
Peran Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta pelaku usaha dalam mengendalikan inflasi dan mengelola ketahanan pangan daerah akan semakin strategis. Terjaganya tingkat inflasi Papua Barat pada level yang rendah tidak terlepas dari peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
“Sampai dengan akhir tahun 2018, telah terbentuk seluruh TPID di Provinsi Papua Barat dengan rincian 13 TPID kabupaten/kota dan satu TPID provinsi. Ke depan, melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kami akan terus mendorong peningkatan kinerja dari TPID,” papar Donny.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat juga berperan aktif dalam memberikan bantuan kepada masyarakat berupa Program Sosial Bank Indonesia di sebagian besar wilayah Provinsi Papua Barat, yang meliputi Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, KabupatenTeluk Bintuni, Kabupaten Fak-Fak, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Manokwari Selatan.
Di sisi lain, jelas Donny, kinerja perbankan di Papua Barat sampai dengan September 2018 masih tumbuh cukup baik yang tercermin dari posisi aset, kredit, dan DPK. Posisi aset perbankan di Papua Barat tercatat senilai Rp15,7 triliun, tumbuh 6,06 persen (yoy). Posisi DPK senilai Rp13,7 triliun, tumbuh 3,97 persen (yoy). Posisi kredit senilai Rp11,2 triliun, tumbuh 9,31 persen (yoy). Selanjutnya, rasio kredit bermasalah atau NPL masih berada di bawah batas aman yaitu 3,27 persen.
“Dengan kondisi perbankan yang semakin membaik, diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan bagi Provinsi Papua Barat melalui pembiayaan sektor produktif. Namun demikian, kami mengharapkan agar perbankan tetap harus prudent dan govern sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Donny.
Sementara itu, untuk mendukung pemenuhan kebutuhan uang kartal seiring dengan peningkatan perekonomian daerah, Bank Indonesia bekerjasama dengan perbankan telah membuka empat Kas Titipan Bank Indonesia di Provinsi Papua Barat, yaitu di Kota Sorong dengan Bank Mandiri, di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fak-fak dengan Bank Papua, serta di Kabupaten Sorong Selatan dengan Bank BNI.
Untuk memastikan seluruh masyarakat di wilayah Papua Barat dapat merasakan kenyamanan bertransaksi dengan menggunakan Rupiah layak edar, Bank Indonesia secara rutin melakukan kas keliling ke pusat aktivitas ekonomi di setiap kabupaten/kota.
“Kami juga terus berupaya mendorong ekonomi Papua Barat melalui dukungan pada pariwisata melalui pemberian izin kepada KUPVA (Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing) bukan bank, sehingga wisatawan dapat bertransaksi dengan menggunakan Rupiah di wilayah Sorong yang merupakan pintu masuk ke kawasan wisata Raja Ampat,” sebut Donny. (mel)
