Manokwari, harianpapuanews.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat tahun ini akan mengevaluasi total pelaksanaan dana otonomi khusus (Otsus) yang dikucurkan Pemerintah Pusat di wilayah itu.
Kepala Biro Administrasi Otsus Setda Papua Barat, Mathias Makambak mengatakan, evaluasi pelaksanaan dana Otsus menjadi prioritas pada tahun ini 2019. Pelaksanaannya akan dikoordinasikan bersama Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
“Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh dari program, regulasi sampai seluruh anggaran yang bersumber dari dana otonomi khusus,” tegas Mathias kepada wartawan di Manokwari, Rabu (16/01/2019).
Menurut Mathias, evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya yang ditempuh pemerintah setempat untuk menyikapi kebijakan dana Otsus oleh Pemerintah Pusat yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggelola dana Otsus, katanya, akan dilibatkan dalam evaluasi ini. Begitu pun kepala daerah di 13 kabupaten/kota.
“Terkait pemberdayaan masyarakat asli Papua ini akan menjadi perhatian selain pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Kedepan harus ada regulasi khusus untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat,” ungkap Mathias.
Pemerintah sudah berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua melalui program Otsus. Namun, hingga saat ini masih ada pihak yang mengganggap program tersebut gagal.
“Evaluasi ini kita harap bisa memperoleh jawabanya. Dana begitu besar dan terus meningkat, tapi masyarakat masih hidup biasa-biasa saja. Melalui evaluasi kita akan tahu masalah dan harus diperbaiki agar tujuan dari program Otsus bisa dicapai,” ucapnya.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, katanya, sudah menerapkan skema baru pembagian dana Otsus. 90 persen dari dana yang jumlahnya lebih dari Rp2 triliun pertahun itu diserahkan pengelolaannya kepada kabupaten/kota dan sisanya dikelola provinsi.
Kebijakan gubernur ini ditempuh agar program pembangunan di yang dilaksanakan bupati dan walikota bisa lebih optimal, terutama yang dilaksanakan melalui sumber dana Otsus.
“Kalau ada masalah dalam pengelolaan, masalahnya di mana. Ini akan kita tahu setelah evaluasi total kita laksanakan,” tutup Mathias. (mel)
