Timika, HARIANPAPUANEWS.ID – Sejumlah kalangan merugikan program vaksinasi pemerintah termasuk beberapa anggota DPRD Mimika yang sejak awal Januari mengikuti perkembangan vaksinasi menuai berbagai tanggapan mulai dari uji klinis, pendistribusian, proses vaksin, dampak bagi kesehatan dan masalah politik Papua.
Anggota DPRD Mimika Den B Hagabal mengungkapkan, vaksin masih kurang sosialisasi, sehingga banyak pro kontra tidak hanya di Papua, tapi juga se Indonesia. Banyak yang mempertanyakan efek samping bagi tubuh manusia ketika divaksin.
“Kami DPRD lihat ada banyak media yang viral ini seperti di Jakarta, daerah-daerah lain itu banyak yang kita lihat itu vaksin ini banyak pro dan kontra,” kata Den saat ditemui dikantor DPRD Mimika, Senin (18/1).
Hagabal menjelaskan, Papua merupakan daerah paling ujung di Indonesia, untuk itu proses vaksinasi dilakukan mulai dari wilayah barat, wilayah tengah dan kemudian wilayah Timur, selain itu dilihat dari daya tahan tubuh fisik orang Papua bisa dibilang kuat sehingga banyak warga yang menolak untuk divaksin, bahkan warga mengancam akan memanah petugas medis yang datang untuk melakukan vaksin.
“Di Papua ini kita betul-betul tahu kalau orang Papua ini bisa bilang fisik kuat, dan nyawa orang ini sudah diatur sama Tuhan bukan manusia itupun kami tidak mau divaksin, dan saya sudah dengar dari masyarakat bahwa jangan sampai terjadi sesuatu karena masyarakat mereka sudah sampaikan jangan sampai petugas kesehatan yang masuk itu akan lari dengan panah (dipanah),” jelasnya.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah agar tidak ada unsur paksaan kepada warga saat akan divaksin. Artinya jika masyarakat tidak berkenan untuk divaksin maka jangan divaksin
“Jadi, kami minta jangan paksa masyarakat untuk divaksin, kalau mereka mau ya silahkan, yang tidak mau jangan dipaksa,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Mimika Matius Uwe Yanengga, beredar berita yang tidak tahu sumbernya yang menjelaskan terkait dampak setelah divaksin.
Tentunya pemerintah harus melihat proses vaksinasi di Papua dengan baik, sehingga tidak berimbas pada politik Papua, karena segala isu bisa dikaitkan dengan persoalan Papua.
“Jangan sampai masalah vaksin ini bisa membias dan bisa dibawa ke masalah politik,” kata Yanengga.
Pendistribusian vaksin ke Papua menimbulkan tanggapan jika dikaitkan dengan memanasnya politik di Papua, tentunya menimbulkan ketakutan tersendiri bagi masyarakat Papua.
“Kenapa harus dikirim ke Papua, ini masyarakat bisa berpikir ini bisa digiring secara politik, dan bisa saja masyarakat beranggapan bahwa ini bagian dari genosida, atau ini bagian dari pemusnahan etnis, apalagi stabilitas di Papua dalam kondisi begini, jadi kami merasa bahwa ini sangat berbahaya bagi kami (OAP),” ungkapnya.
Untuk itu, pemerintah perlu memberikan edukasi kesehatan yang baik kepada masyarakat terkait penggunaan vaksin, bahan-bahan apa saja yang terkandung didalamnya, ada efek samping atau tidak, sehingga tidak menimbulkan ketakutan dengan berita-berita miring yang beredar akhir-akhir ini.
“Itu sebabnya berikan edukasi, sosialisasi baik kepada masyarakat. Karena kita ikuti setelah divaksin itu dampaknya banyak yang menjadi korban. Yang kedua, kalau bisa daerah-daerah lain di Papua itu divaksinasi dulu, setahun kemudian baru kami yang divaksin,” katanya.
Untuk itu ia berharap, pemerintah harus sosialisasikan program vaksinasi tersebut kepada masyarakat. “Jadi saya berharap terkait vaksin untuk masyarakat harus ada sosialisasi, jangan hanya asal vaksin saja,” harapnya. (rik)
