Timika, Harianpapuanews.id
Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Mimika, Kapolda Papua Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw mendukung upaya yang diambil Pemkab Mimika dalam memberlakukan Pembatasan Sosial Diperluas dan Dipertegas (PSDD) yang mulai diterapkan pada 21 Mei hingga 4 Juni mendatang.
Hal ini disampaikan Kapolda Waterpauw saat memimpin apel gabungan TNI-Polri dan Bazans di halaman Kantor Pelayanan Polres Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Rabu (20/5).
Selain Kapolda Waterpauw, langkah Pemkab Mimika yang menerapkan PPSDD juga mendapat dukungan dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab.
Kapolda Waterpauw dalam rilis yang disampaikan oleh Humas Polres Mimika mengatakan sejak tiba di Timika pada Selasa (19/5) lalu, dirinya sudah melihat pembatasan yang dilakukan di Mimika sejak pukul 14.00 WIT. Kapolda menilai langkah tersebut luar biasa, karena ada sinergitas dan kerja keras semua pihak dalam menjalankan keputusan bersama, demi pencegahan penyebaran Covid-19.
“Kami sangat mendukung dengan langkah dan upaya pemerintah daerah dalam melakukan pembatasan sosial. Pembatasan itu sendiri dilakukan karena sekarang ini sudah terjadi transmisi lokal penyebaran Covid-19,” kata Waterpauw.
Kapolda Waterpauw menegaskan, PSDD dilakukan untuk kepentingan bersama. Gubernur Papua bersama Forkompinda Provinsi Papua sudah sepakat untuk melakukan itu.
Hal senada disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab. Pangdam mengatakan pembatasan sosial di Papua sudah dimulai 26 Maret 2020 dan berlanjut sampai 4 Juni. Pembatasan ini dilakukan karena ada data-data terkait kondisi penyebaran Covid-19 di Papua sudah mulai meninggi.
Asaribab mengatakan, jika dibandingkan dengan ASEAN, seperti di Malaysia dan Singapura sudah mengalami penurunan. Namun di Indonesia kasus Covid-19 justru terus meningkat, termasuk di Papua.
“Di Papua yang meningkat di daerah Mimika dan Jayapura. Dari kondisi itu, saya mengimbau masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19, harus social distancing dan physical distancing, serta hargai dan hormati kebijakan pemerintah dalam menekan penyebaran ini. Sehingga diharapkan pada Juni atau Juli kita sudah terbebas dan bisa beraktivitas kembali,” kata Pangdam Asaribab. (sel)
