Manokwari, harianpapuanews.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat menyatakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di wilayah ini pada tahun 2015 silam mengalami penurunan drastis. Namun, pada tahun 2017 menunjukan tren positif karena mencapai 62,76 poin.
Kepala Bidang (Kabid) Statistik Sosial BPS Papua Barat, Robert R. Pardosi mengatakan, poin tersebut sedikit mengalami kenaikan sebesar 2,41 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“Nilai ini masih jauh di bawah poin nasional yang mencapai 72,11,” kata Robert kepada awak media, Rabu (05/09/2018).
Robert menjelaskan, poin IDI merupakan refleksi dari situasi dinamika demokrasi di Indonesia. IDI memang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi di suatu wilayah yang disusun secara cermat berdasarkan kejadian.
“Poin IDI sendiri dibangun dari tiga aspek yang meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi,” pungkasnya.
Robert menyebut, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi menunjukkan peningkatan, sedangkan kebebasan sipil mengalami penurunan.
“Masing-masing sebesar 1,00 poin dan 9,29 poin, untuk yang kebebasan sipil turun 1,25 poin,” ujarnya.
Robert menegaskan, semua indikator pembangunan nilai IDI Papua Barat, sebagaian besar indikator yang berasal aspek lembaga demokrasi yang masih memiliki kinerja demokrasi ‘buruk’ terutama pada rekomendasi Legislatif kepada Eksekutif. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah juga termasuk yang bernilai paling rendah.
“Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan demokrasi di Provinsi Papua Barat dapat bertolak dari kinerja lembaga demokrasi yang meliputi peran Legislatif dan peran birokrasi pemerintah,” terangnya. (mel)
