Manokwari, harianpapuanews.id – Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Papua Barat menyelenggarakan upacara bendera memperingati Hari Bhakti PUPR ke-73, di halaman Kantor Gubernur Papua Barat, pada Senin pagi (03/12/2018).
Dalam upacara tersebut, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara diikuti seluruh jajaran pimpinan dan pegawai BPJN Papua Barat dan PU Provinsi Papua Barat.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sabutannya yang dibacakan Mohamad Lakotani menyebutkan, setiap tanggal 3 Desember Desember 1945 tepatnya 73 tahun lalu, sebanyak 21 orang pegawai orang pegawai negeri yang ditugaskan menjaga Gedung Sate di Bandung yang merupakan Gedung Departemen PU saat itu menghadapi serangan pasukan sekutu.
“Dalam peristiwa tersebut, telah gugur tujuh orang pegawai PU yakni Didi Hardianto Kamarga, Muchtaruddin, Soehodo, Rio Soesilo, Soebangat, Ranu dan Soerjon yang kini dikenal sebagai Pahlawan Sapta Taruna,” kata Lakotani.
Kekompakan dan semangat juang yang luar biasa dari para pahlawan Sapta Taruna tersebut harus selalu menjadi inspirasi setiap insan Departeman PUPR dalam menjalankan tugas khususnya pada saat ini dimana pembangunan infrastuktur telah menjadi perioritas dalam rangka mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain.
“Melalui tema Harbak 2018 “Bangun Infrastruktur Mempersatukan Bangsa” saya mengajak kita semua untuk terus bekerja sama dengan menjaga kekompakan dalam menyelesaikan pembangunan infrastuktur yang merata hingga ujung polosok wilayah Indonesia sebagai kehadiran pemerintah dan upaya mempersatukan bangsa,” kata Lakotani.
Memasuki akhir tahun keempat Kabinet Kerja dibawa pemerintahan Presidan Joko Widodo dan Wakil Presidan Jusuf Kalla, berbagai pencapaian Kementrian PUPR telah dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan banyak mendapat apresiasi dari masyarakat.
Namun hal ini jangan menjadikan pegawai Kementrian PUPR cepat berpuas diri, tetapi justru harus menjadi lebih berhati-hati dan bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan langkah yang dilakukan.
“Terobosan baru dan kekompakan harus perlu terus dilakukan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain. Ide-de kreatif dan inovatif harus dapat diimplementasikan dalam setiap derap langkah kita,” ungkap Lakotani.
Percepatan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi modern, sehingga dihasilkan infrastuktur yang lebih berkualitas, lebih cepat dan lebih murah. Infrastuktur yang dibangun tidak lagi sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun harus ditujukan untuk mendorong peningkatan daya saing bangsa Indonesia tercinta ini.
“Untuk itu, semua pelaksanaannya harus didasarkan atas proses pemrograman yang terencana dengan baik dan kepemimpinan yang kuat. Sebagai ilustrasi, pemerataan pembangunan tidak bisa dilakukan secara sekaligus karena akan membangun infrastuktur kecil-kecil yang tersebar dan tidak saling bersinergi, sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan,” tendas Lakotani.
Untuk mengawal pemerataan dan peningkatan daya saing, kata Lakotani, diperlukan kepemimpinan yang kuat, seluruh pejabat dan insan PUPR harus mampu menjadi infrastruktur infrastuktur manajer, bukan konstruksi manajer.
“Untuk memastikan bahwa infrasrtuktur dapat diselesaikan dengan tepat mutuh, tepat waktu, tepat biaya dan temapt manfaat harus ada kesinambungan program pembangunan sehingga secara bertahap upaya pemerataan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan,” ujarnya.
Memasuki akhir tahun 2018 ini, Mentria PUPR Basuki Hadimuljono kembali menekankan agar para pegawainya fokus menyelesaikan pekerjaan yang sudah diprogramkan, dan menjaga komitmen untuk mencapai prognosis sebesar 93 persen sesuai target yang disampaikan pada Rakornas Kementrian PUPR bulan November 2018 lalu dengan tetap menjaga keselamatan, kualitas dan keamanan hasil pekerjaan.
Sedangkan untuk tahun 2019 yang akan datang, Kementrian PUPR diberikan amanah alokasi anggaran sebesar Rp110,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar dari seluruh kementrian/lembaga. Kementrian PUPR juga mendapatkan amanah tambahan untuk mendukung misi penguatan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat melalui pembangunan sekolah, perguruan tinggi madrasa serta pasar induk regional.
“Amanah ini tentu menuntut kita semua untuk terus meningkatkan kompotensi kita. Kita perlu menjaga integritas dengan selalu bersikap jujur, konsisten dan tegas menjalankan aturan,” sebut Lakotani.
Pada kesempatan ini, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berpesan agar jajaranya harus selalu menanamkan dalam diri sikap bekerja keras dengan cerdas dan ikhlas, bergerak cepat dengan sigap dan cermat, serta bertindak tepat dengan hasil yang bermanfaat, karena Kementrian PUPR ditugaskan untuk siap bekerja kapan saja dan dimana saja.
“Kita juga harus mampu memecahkan setiap persoalan dengan nyata dalam rangka membangun konektivitas untuk mempersatukan Indonesia. Menyediakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan ketahanan pangan dan air untuk kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia tercinta,” tegas Lakotani.
Selain itu, jajaran Kementrian PUPR juga harus menjunjung profesionalisme dan menjaga kredibilitas di atas segala-galanya. Untuk itu, seluru pegawai harus bersama meningkatkan kinerja dengan hasil karya yang merupakan buah kerja sama dari solidaritas insan PUPR yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada segenap insan PUPR yang telah bekerja dengan penuh dedikasi selama ini kepada bangsa dan negara, dan kepada rakyat yang kita cintai,” pungkas Lakotani. (mel)
