Manokwari, harianpapuanews.id – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) melaksanakan diskusi bersama para Jurnalis, di Z Coffe Jalan Taman Ria, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin (08/10/2018).
Diskusi ini sebagai pendalaman salah satu sesi pada Konferensi Internasional Biodiversity, Ecotourism, dan Creative Economy (ICBE) 2018 tentang dukungan kebijakan untuk mewujudkan kawasan baru konservasi.
Dalam diskusi tersebut kalangan akademis UI lewat penelitian yang hasilnya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat (Pempus) agar menerbitkan kebijakan transfer fiskal berdasarkan luas tutupan hutan.
Peneliti Ekonomi dari Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC UI) Dr. Sonny Mumbunan memaparkan pendapatnya yang berisi perlunya kompensasi dana negara kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupetan berdasarkan luas tutupan hutan.
Dana kompensasi yang dimaksud adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Sonny berpendapat, masyarakat hutan telah berkorban menjaga hutan yang hasilnya dinikmati oleh semua kalangan termasuk pihak yang tidak terbebani menjaga hutan.
“Dalam menjaga hutan masyarakat daerah kehilangan peluang ekonomi memanfaatkan hutan. Jika ini dibiarkan masyarakat sekitar hutan akan tergoda memanfaatkan hutan untuk kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan upaya pemulihan dan pemeliharaan seperti pertambangan dan perkebunan sawit,” kata Sonny dalam diskusi tersebut.
Agar ini tidak terjadi, menurut Sonny, negara harus turun tangan lewat penerapan kebijakan DAU yang formula hitungannnya memasukkan luas tutupan hutan. Hasil akhir yang didapat semakin luas hutan yang dikelola maka DAU yang diterima semakin besar. Begitu juga sebaliknya.
“Kompensasi dana insentif lewat skema DAU bisa dimanfaatkan untuk menambal hilangnya peluang ekonomi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan hutan,” ungkap Sonny.
Pendapat Sonny mengacu hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara luas hutan dengan pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta pendapatan per kapita. Semakin luas hutan ternyata PAD, bagi hasil pajak, dan sumber daya alam yang diperoleh daerah cenderung menurun.
“Semakin luas hutan pendapatan per kapita penduduk stagnan dan cenderung menurun,” ujar Sonny.
Adapun pemilihan skema DAU dalam skema transfer fiskal ini didasarkan pada karakteristiknya yang lebih lentur ketimbang dana insentif lainnya. Sonny menilai DAU memberikan diskresi bagi daerah untuk penggunaannya, juga mampu menyasar capaian hasil yang berdampak luas.
“Paparan ini akan disampaikan dalam sesi diskusi dalam Konferensi Internasional Keanekaragam Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat,” tuturnya.
Sonny yang juga anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) memaparkan kajiannya dalam sesi diskusi ICBE 2018 bertema dukungan kebijakan untuk mewujudkan kawasan baru konservasi di Komplek Kantor Gubernur Papua Barat Selasa 9 Oktober 2018.
“Hasil penelitian ini telah disampaikan baru-baru ini melalui Konferensi Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan yang digelar di Jakarta pertengahan September lalu,” jelasnya.
Konferensi yang digelar AIPI dan mendapat dukungan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia tersebut, sebut Sonny, mengundang belasan bupati dan pejabat daerah kabupaten dari Papua, Kepuluan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.
Hasil dari konferensi tersebut adalah komitmen bersama para bupati yang tertuang dalam Komunike Cikini. Isi dari Komunike adalah desakan para pemimpin daerah kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan kebijakan transfer fiskal yang mempertimbangkan luas tutupan hutan.
“Komunike ini lahir karena kebijakan transfer fiskal Pemerintah Pusat belum menghargai pilihan dan upaya kabupaten kaya hutan untuk menjaga dan memulihkan hutan. Isi Komunike ini selaras dengan cita-cita Pemerintah Papua Barat untuk menjadi provinsi konservasi. Untuk mendapatkan dukungan lebih luas Komunike Cikini ini akan dibagikan kepada peserta ICBE 2018,” pungkas Sonny. (mel)
