Sabtu, 21 Mei 2022
  • Iklan
  • Iklan
Harian Papua
  • HOME
  • REGIONAL
    • PAPUA BARAT
    • PAPUA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
    • SOSIAL & BUDAYA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
    • BUMN
    • BISNIS
    • KEUANGAN
    • MAKRO
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
    • SEPAKBOLA
    • ALLSPORT
  • FEATURE
    • OPINI
    • ADVERTORIAL
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • Index
  • DownloadAPK
Tidak Ditemukan
LIhat Semua Hasil
Harian Papua
Tidak Ditemukan
LIhat Semua Hasil
Index PAPUA BARAT

Peneliti UI Usulkan Pempus Terapkan Kebijakan DAU Berdasarkan Luas Hutan

8 Oktober 2018 - 9:47 WIT
KATEGORI : PAPUA BARAT
Peneliti UI Usulkan Pempus Terapkan Kebijakan DAU Berdasarkan Luas Hutan
Share on FacebookShare on Twitter

Manokwari, harianpapuanews.id – Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan Research Center for Climate Change University of Indonesia (RCCC-UI) melaksanakan diskusi bersama para Jurnalis, di Z Coffe Jalan Taman Ria, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Senin (08/10/2018).

Diskusi ini sebagai pendalaman salah satu sesi pada Konferensi Internasional Biodiversity, Ecotourism, dan Creative Economy (ICBE) 2018 tentang dukungan kebijakan untuk mewujudkan kawasan baru konservasi. 

Dalam diskusi tersebut kalangan akademis UI lewat penelitian yang hasilnya mengusulkan kepada Pemerintah Pusat (Pempus) agar menerbitkan kebijakan transfer fiskal berdasarkan luas tutupan hutan.

BACAJUGA

BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Pertamina Salurkan Bantuan Pencegahan COVID-19

BPJS Kesehatan Manokwari Beri Apresiasi Kepada Pemda

Kini Peserta Mandiri Bisa Autodebit Tanpa Rekening Bank

Peneliti Ekonomi dari Pusat Penelitian Perubahan Iklim Universitas Indonesia (RCCC UI) Dr. Sonny Mumbunan memaparkan pendapatnya yang berisi perlunya kompensasi dana negara kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupetan berdasarkan luas tutupan hutan.

Dana kompensasi yang dimaksud adalah berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Sonny berpendapat, masyarakat hutan telah berkorban menjaga hutan yang hasilnya dinikmati oleh semua kalangan termasuk pihak yang tidak terbebani menjaga hutan.

“Dalam menjaga hutan masyarakat daerah kehilangan peluang ekonomi memanfaatkan hutan.  Jika ini dibiarkan masyarakat sekitar hutan akan tergoda memanfaatkan hutan untuk kegiatan ekonomi yang tidak sejalan dengan upaya pemulihan dan pemeliharaan seperti pertambangan dan perkebunan sawit,” kata Sonny dalam diskusi tersebut.

Agar ini tidak terjadi, menurut Sonny, negara harus turun tangan lewat penerapan kebijakan DAU yang formula hitungannnya memasukkan luas tutupan hutan.  Hasil akhir yang didapat semakin luas hutan yang dikelola maka DAU yang diterima semakin besar. Begitu juga sebaliknya.

“Kompensasi dana insentif  lewat skema DAU bisa dimanfaatkan untuk menambal hilangnya peluang ekonomi masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan hutan,” ungkap Sonny.

Pendapat Sonny mengacu hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara luas hutan dengan pendapatan asli daerah (PAD), bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta pendapatan per kapita. Semakin luas hutan ternyata PAD, bagi hasil pajak, dan sumber daya alam yang diperoleh daerah cenderung menurun.

“Semakin luas hutan pendapatan per kapita penduduk stagnan dan cenderung menurun,” ujar Sonny.

Adapun pemilihan skema DAU dalam skema transfer fiskal ini didasarkan pada karakteristiknya yang lebih lentur ketimbang dana insentif lainnya.  Sonny menilai DAU memberikan diskresi bagi daerah untuk penggunaannya, juga mampu menyasar capaian hasil yang berdampak luas.

“Paparan ini akan disampaikan dalam sesi diskusi dalam Konferensi Internasional Keanekaragam Hayati, Ekowisata, dan Ekonomi Kreatif (ICBE 2018) yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Barat,” tuturnya.

Sonny yang juga anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) memaparkan kajiannya dalam sesi diskusi ICBE 2018 bertema dukungan kebijakan untuk mewujudkan kawasan baru konservasi di Komplek Kantor Gubernur Papua Barat Selasa 9 Oktober 2018.  

“Hasil penelitian ini telah disampaikan baru-baru ini melalui Konferensi Transfer Fiskal untuk Kabupaten Kaya Hutan yang digelar di Jakarta pertengahan September lalu,” jelasnya.

Konferensi yang digelar AIPI dan mendapat dukungan dari Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Indonesia tersebut, sebut Sonny, mengundang belasan bupati dan pejabat daerah kabupaten dari Papua, Kepuluan Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera.  

Hasil dari konferensi tersebut adalah komitmen bersama para bupati yang tertuang dalam Komunike Cikini. Isi dari Komunike adalah desakan para pemimpin daerah kepada Pemerintah Pusat untuk menerbitkan kebijakan transfer fiskal yang mempertimbangkan luas tutupan hutan.

“Komunike ini lahir karena kebijakan transfer fiskal Pemerintah Pusat belum menghargai pilihan dan upaya kabupaten kaya hutan untuk menjaga dan memulihkan hutan. Isi Komunike ini selaras dengan cita-cita Pemerintah Papua Barat untuk menjadi provinsi konservasi. Untuk mendapatkan dukungan lebih luas Komunike Cikini ini akan dibagikan kepada peserta ICBE 2018,” pungkas Sonny. (mel)

Tags: Manokwari
ADVERTISEMENT

BeritaTerkait

BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

BPJS Kesehatan Siap Melaksanakan Verifikasi Klaim Covid-19

Pertamina Salurkan Bantuan Pencegahan COVID-19

Pertamina Salurkan Bantuan Pencegahan COVID-19

BPJS Kesehatan Manokwari Beri Apresiasi Kepada Pemda

BPJS Kesehatan Manokwari Beri Apresiasi Kepada Pemda

Kini Peserta Mandiri Bisa Autodebit Tanpa Rekening Bank

Kini Peserta Mandiri Bisa Autodebit Tanpa Rekening Bank

Berita Selanjutnya
Perkuat Sinergi BUMN, Pertamina Partisipasi Dalam GATF 2018

Perkuat Sinergi BUMN, Pertamina Partisipasi Dalam GATF 2018

Polisi Ringkus Enam Penjahat Jalanan Manokwari

Polisi Ringkus Enam Penjahat Jalanan Manokwari

Berita Terbaru

  • Kapolda Papua Pimpin Sertijab Tiga Pejabat Utama dan Empat Kapolres Jajaran 18 Mei 2022 - 14:58 WIT
  • Mengadu ke DPRD, Nakes Minta TPP Segera Dibayarkan 17 Mei 2022 - 20:24 WIT
  • Sinode Kingmi Minta Ketua Klasis Tembagapura yang Baru Harus Bisa Membuat Program Kerohanian Sesuai Kemajuan Jaman 16 Mei 2022 - 10:29 WIT
  • Pendeta Kristian Jangkup Terpilih Menjadi Ketua Klasis Tembagapura Gereja Kingmi

    Pendeta Kristian Jangkup Terpilih Menjadi Ketua Klasis Tembagapura Gereja Kingmi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Terpilihnya Ketua Klasis Tembagapura Baru, Romanus Omaleng : Akan Mewujudkan Pembangunan Bidang Kerohanian Semakin Lebih Baik

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Letkol Inf Edy Widyanto Pimpin Brigif 20 IJK/3 Kostrad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengadu ke DPRD, Nakes Minta TPP Segera Dibayarkan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sinode Kingmi Minta Ketua Klasis Tembagapura yang Baru Harus Bisa Membuat Program Kerohanian Sesuai Kemajuan Jaman

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Redaksi
  • Iklan
  • Kebijan Privasi
  • Ketentuan
  • Pedoman
  • Index

Copyright 2021 PT. Indimatajeng Grafika Suara Papua - All right reserved

Tidak Ditemukan
LIhat Semua Hasil
  • HOME
  • REGIONAL
    • PAPUA BARAT
    • PAPUA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
    • SOSIAL & BUDAYA
  • HUKRIM
  • POLITIK
  • EKONOMI
    • BUMN
    • BISNIS
    • KEUANGAN
    • MAKRO
  • NASIONAL
  • OLAHRAGA
    • SEPAKBOLA
    • ALLSPORT
  • FEATURE
    • OPINI
    • ADVERTORIAL
  • GALERI
    • FOTO
    • VIDEO
  • Index
  • Download

Copyright 2021 PT. Indimatajeng Grafika Suara Papua - All right reserved

Login to your account below

Forgotten Password?

Fill the forms bellow to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
sponsored